Table of Contents
Berkas Administrasi Bergeser, Hak Rusun Gratis Warga Difabel di Jagakarsa Terancam Pembekuan
JAKARTA, TintaHadi — Di ruang tunggu Rusunawa Green Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (24/9), suasana tahapan wawancara pendaftaran hunian Tahap 11 dibayangi keresahan. Sejumlah pendaftar dari kelompok penyandang disabilitas dikejutkan oleh kabar bahwa fasilitas tarif retribusi Rp0 yang pernah mereka nikmati pada gelombang sebelumnya tak lagi dapat diakses.
Dari total 72 pemohon yang mengikuti tahapan seleksi sejak pendaftaran dibuka 15 September lalu, di antaranya merupakan pendaftar difabel. Namun, saat memasuki sesi wawancara, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa skema keringanan biaya sewa dihentikan sementara oleh pengelola.
"Waktu pendaftaran gelombang lalu, kami masih bisa mengajukan tarif khusus Rp0 karena data kami tercatat di DTKS. Sekarang begitu basis datanya berganti, petugas menyampaikan bahwa tarif subsidi belum bisa diberlakukan," ujar salah seorang pendaftar difabel yang ditemui di lokasi.
Pemicu utama persoalan ini terletak pada peralihan sistem acuan verifikasi yang digunakan pengelola, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengalihan basis data tersebut ternyata belum diimbangi dengan regulasi teknis maupun payung hukum yang mengikat di tingkat daerah.
Ketiadaan aturan pelaksana berbasis DTSEN membuat pengelola memilih langkah aman: membekukan sementara skema keringanan retribusi bagi pendaftar disabilitas sampai ada kepastian hukum.
Bagi warga difabel, pembebasan biaya sewa hunian bukanlah sekadar insentif, melainkan bentuk kebijakan afirmatif untuk menjamin akses terhadap kebutuhan dasar di tengah melambungnya biaya hidup Jakarta. Penghentian mendadak ini membebankan skema tarif reguler yang sulit terjangkau oleh kelompok rentan.
Transisi pendataan nasional memang ditujukan untuk menajamkan ketepatan sasaran bantuan sosial. Namun, ketika pembaruan sistem berjalan lebih cepat ketimbang kesiapan regulasi daerah, kelompok masyarakat bawah yang kembali menanggung dampaknya.
Warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengeluarkan aturan peralihan atau diskresi khusus, sehingga proses integrasi data tidak melumpuhkan perlindungan bagi kelompok disabilitas di ibu kota.
Posting Komentar