PP Konsesi Difabel Disahkan, Mengapa Organisasi Difabel Masih Terus Mengawal Implementasinya?

Table of Contents

PP Konsesi Difabel Disahkan, Mengapa Organisasi Difabel Masih Terus Mengawal Implementasinya?

JAKARTA, TINTA HADI. Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Difabel. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan hak penyandang disabilitas karena memberikan dasar hukum bagi pemberian berbagai kemudahan atau keringanan layanan publik. Namun, organisasi difabel menegaskan bahwa pengesahan aturan belum otomatis menjamin hak tersebut dapat dinikmati secara nyata oleh seluruh penyandang disabilitas di Indonesia.

Latar Belakang PP Konsesi Difabel

Selama bertahun-tahun, organisasi penyandang disabilitas mendorong pemerintah agar hak konsesi diatur secara lebih jelas dan berlaku setara bagi semua jenis disabilitas.

Konsesi yang dimaksud dapat berupa pengurangan biaya, prioritas layanan, atau kemudahan akses terhadap fasilitas publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi lainnya.

Kebijakan ini penting karena banyak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan ekonomi dan aksesibilitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, pemerintah pusat dan daerah memiliki acuan yang lebih jelas untuk menyusun kebijakan teknis.

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJS), Yeni Rosa Damayanti, menyatakan bahwa terbitnya PP No. 31 Tahun 2026 merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan puluhan organisasi difabel dari berbagai daerah.

Dalam webinar yang diselenggarakan PJS pada 29 Juli 2026, Yeni menjelaskan bahwa koalisi organisasi difabel berhasil memperjuangkan agar hak konsesi berlaku bagi seluruh difabel tanpa membedakan jenis disabilitas maupun kondisi ekonomi.

“Meski begitu, perjuangan belum selesai karena tidak semua usulan koalisi diakomodasi dalam peraturan tersebut,” ujarnya.

Mengapa Aturan Pelaksana Sangat Penting?

Banyak masyarakat mengira bahwa setelah sebuah PP disahkan, hak yang diatur di dalamnya langsung dapat digunakan. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, PP biasanya masih memerlukan aturan pelaksana berupa peraturan menteri, petunjuk teknis, atau peraturan daerah.

Tanpa aturan tersebut, sering muncul pertanyaan praktis seperti:

Siapa yang berhak menerima konsesi?

Bagaimana cara mendaftar?

Dokumen apa yang diperlukan?

Layanan apa saja yang termasuk konsesi?

Karena itulah organisasi difabel kini mengalihkan fokus pada pengawalan penyusunan aturan pelaksana di tingkat pusat dan daerah.

Apa yang Berhasil Diperjuangkan?

Menurut Yeni, salah satu capaian penting adalah dihapusnya pembatasan berdasarkan jenis disabilitas maupun kondisi ekonomi.

Artinya, hak konsesi diupayakan berlaku secara universal bagi penyandang disabilitas, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kesetaraan hak dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia.

Tantangan Sesungguhnya Ada di Lapangan

Pengalaman berbagai kebijakan disabilitas sebelumnya menunjukkan bahwa masalah terbesar sering terjadi pada tahap implementasi.

Contohnya:

Fasilitas tersedia tetapi tidak aksesibel.

Petugas belum memahami hak penyandang disabilitas.

Prosedur administrasi terlalu rumit.

Penerapan berbeda antar daerah.

Karena itu, pengawasan dari organisasi masyarakat sipil menjadi penting agar PP Konsesi Difabel tidak berhenti sebagai dokumen hukum semata.

Jika diterapkan dengan baik, PP No. 31 Tahun 2026 berpotensi memberikan manfaat besar:

Mengurangi beban biaya transportasi dan layanan publik.

Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan.

Memperluas partisipasi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas.

Mendorong pemerintah daerah membangun layanan yang lebih inklusif.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penyandang disabilitas, tetapi juga keluarga mereka yang selama ini sering menanggung biaya tambahan akibat keterbatasan akses.

Agar tidak tertinggal informasi, penyandang disabilitas dan keluarganya dapat melakukan beberapa langkah berikut:

Memantau pengumuman resmi dari kementerian terkait.

Mengikuti informasi dari organisasi difabel terpercaya.

Mengecek apakah pemerintah daerah telah menerbitkan aturan turunan.

Menyiapkan dokumen kependudukan dan data disabilitas yang diperlukan untuk proses administrasi.

Pengesahan PP No. 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Difabel merupakan langkah maju dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, sebagaimana diingatkan organisasi difabel, keberhasilan sejati baru akan terlihat ketika aturan tersebut diterapkan secara nyata, mudah diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

Dengan memahami informasi ini, masyarakat dapat melihat bahwa perjuangan hak difabel tidak berhenti pada pengesahan regulasi, melainkan berlanjut pada pengawalan implementasi agar kebijakan benar-benar menghadirkan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis:

Abdul hadi (DISABILITAS NETRA)