Ketika Sunyi Membaca Halaman Kosong: Mengapa Pemangkasan Anggaran Perpusnas Mengancam Jendela Dunia di Pelosok Negeri 📚

Table of Contents

Ketika Sunyi Membaca Halaman Kosong: Mengapa Pemangkasan Anggaran Perpusnas Mengancam Jendela Dunia di Pelosok Negeri 📚

Jakarta, tinta opini

Suara derit pintu lemari kayu yang sudah mulai lapuk berpadu dengan hembusan angin sore yang membawa aroma tanah basah di sebuah taman bacaan sederhana di ujung bukit. Di ruang yang hanya diterangi cahaya remang dari celah dinding papan, jemari seorang anak meraba deretan punggung buku di rak yang semakin hari semakin renggang. Tidak ada lagi bungkusan paket kardus berisi buku-buku baru dari kota yang biasanya datang membawa kabar tentang dunia luar. Bagi mereka yang berada jauh dari pusat gemerlap teknologi, lembaran kertas cetak bukan sekadar sarana membaca, melainkan satu-satunya jembatan kokoh untuk menyentuh cakrawala yang selama ini terhalang oleh keterbatasan geografis dan ekonomi. 📖

Kabar mengejutkan datang dari ruang-ruang birokrasi ketika anggaran Perpustakaan Nasional secara drastis dipangkas hingga hampir empat puluh delapan persen, menyusut tajam menjadi sekitar tiga ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan miliar rupiah dari pagu tahun sebelumnya yang mencapai tujuh ratus dua puluh satu miliar rupiah. Kebijakan efisiensi fiskal ini langsung menghantam jantung pelayanan literasi di akar rumput. Program penyaluran bantuan buku ke berbagai wilayah terpencil, desa-desa tertinggal, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga puskesmas terpaksa terhenti di tengah jalan. Bukan hanya itu, Dana Alokasi Khusus Fisik untuk pembangunan serta penguatan sarana perpustakaan daerah pun ikut terkubur dalam daftar program yang tidak direalisasikan. 📉

Sebagai seorang wartawan yang menjalani keseharian tanpa penglihatan visual, saya belajar membaca dunia melalui tekstur suara, getaran ruang, dan denyut nadi manusia di sekitar saya. Ketiadaan penglihatan mengajarkan saya satu hal mendasar, bahwa informasi dan pengetahuan adalah cahaya yang tidak boleh dipagari oleh sekat diskriminasi atau ketidakmampuan finansial. Ketika anggaran literasi dipotong atas nama efisiensi, pertanyaannya bukanlah seberapa besar angka rupiah yang berhasil dihemat oleh negara, melainkan siapa yang paling menderita akibat kebijakan tersebut. Jawabannya tentu saja mereka yang berada di barisan paling belakang, anak-anak di pelosok, warga lapas yang mencari jalan pulang melalui lembaran moral, serta masyarakat rentan yang selama ini menggantungkan harapan pada buku-buku sumbangan perpustakaan. 🔍

Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana sebuah keputusan di meja birokrasi sering kali gagal melihat manusia di balik angka statistik. Narasi transformasi digital yang sering didengungkan oleh para pengambil kebijakan kerap mengabaikan kenyataan pahit di lapangan bahwa jutaan warga kita masih hidup dalam kegelapan akses internet. Di banyak daerah terpencil, jaringan seluler adalah barang mewah yang tidak stabil, sementara gawai pintar hanyalah impian. Dalam situasi seperti ini, buku fisik adalah satu-satunya instrumen kesetaraan yang paling adil. Memangkas distribusi buku sama artinya dengan menutup jendela terakhir bagi saudara-saudara kita di wilayah tiga terdepan, terluar, dan tertinggal untuk keluar dari jerat ketidaktahuan. 🌐

Kita sedang menyaksikan sebuah paradoks sosial di mana pembangunan fisik sering kali diutamakan, sementara pembangunan akal budi dan martabat manusia justru dikorbankan demi efisiensi anggaran. Padahal, kemajuan sebuah peradaban tidak diukur dari seberapa megah gedung-gedung pemerintahan berdiri, melainkan dari seberapa luas ruang yang kita berikan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan untuk ikut mengecap kecerdasan dan kemajuan. Ketika akses terhadap pengetahuan dibatasi oleh ketimpangan struktural, maka yang terjadi bukanlah penghematan anggaran, melainkan pemiskinan masa depan bangsa secara sistematis. ⚖️

Mari kita merenungkan kembali arti dari keadilan sosial yang sesungguhnya. Apakah kita telah memperlakukan setiap warga negara dengan martabat yang setara ketika hak mereka untuk membaca dan mengenal dunia dirampas oleh kebijakan yang dingin? Pengetahuan bukanlah sebuah fasilitas mewah yang bisa dikurangi sesuka hati demi kepentingan administrasi semata, melainkan hak fundamental setiap anak manusia untuk berdiri setara di bumi pertiwi. Jika hari ini kita membiarkan daerah-daerah tersebut puasa dari buku, maka esok hari kita sedang menanam benih ketidakadilan yang akan memecah belah masa depan bangsa ini. 🕯️