Table of Contents

Kursi Roda di Lorong Pesawat: Martabat yang Dipaksa Ditandatangani

Sebagai seorang tunanetra, saya membaca dunia bukan lewat mata, melainkan lewat suara dan rabaan. Tongkat putih saya adalah antena yang merekam bagaimana ruang publik memperlakukan manusia. Di bandara, suara pengumuman boarding terdengar jelas dan megah, melompat dari satu pelantang ke pelantang lain. Namun, di balik kemegahan arsitektur modern dan suara robotik itu, ada cerita lain yang lebih sunyi: cerita tentang prosedur yang melelahkan, birokrasi yang diskriminatif, dan pengabaian martabat yang terus berulang bagi warga difabel.

Peristiwa yang dialami oleh Wardah Bagis, seorang perempuan pengguna kursi roda, pada 21 Mei 2026 lalu adalah potret benderang dari sunyinya ruang publik kita. Bagi penumpang nondifabel, berpindah dari ruang tunggu, melewati garbarata, hingga duduk di kursi pesawat hanyalah rutinitas mekanis yang membosankan. Namun bagi Wardah, perpindahan jarak yang hanya beberapa meter itu berubah menjadi medan pertempuran prinsip. Jarak pendek itu menentukan apakah perjalanannya hari itu akan berlangsung aman sebagai warga negara yang setara, atau justru merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Antara Hak Aksesibilitas dan "Surat Pernyataan Sakit"

Wardah bukanlah penumpang baru; ia sudah hafal luar kepala setiap prosedur penerbangan. Ia telah memastikan kursi duduknya berada dekat pintu pesawat dan secara prosedural meminta ketersediaan wheelchair cabin—kursi roda kecil khusus yang dirancang untuk melewati lorong pesawat yang sempit. Namun siang itu, hak atas kursi roda lorong tersebut mendadak disandera. Alih-alih pelayanan yang inklusif, ia baru bisa mendapatkan fasilitas tersebut jika bersedia menandatangani selembar kertas pelepasan tanggung jawab (Form of Indemnity).

Isi surat itu membuat dahi berkerut. Di sana tertulis bahwa maskapai tidak bertanggung jawab atas segala risiko kesehatan, luka, bahkan kematian penumpang selama penerbangan. Lebih ironis lagi, kolom tanda tangan itu diperuntukkan bagi "penumpang sakit atau kuasanya."

Di sinilah letak cacat logika berpikir otoritas penerbangan kita. Wardah Bagis—dan jutaan difabel lainnya—bukanlah orang sakit. Difabel fisik adalah keragaman kondisi tubuh. Mereka belajar, bekerja, membayar pajak, dan bepergian secara mandiri sama seperti warga negara lainnya. Mengapa ketika seorang difabel membutuhkan alat bantu aksesibilitas untuk mobilitasnya, mereka mendadak diposisikan sebagai "risiko berjalan" yang harus melepaskan hak perlindungan hukumnya? Sementara, penumpang lain yang mungkin saja memiliki penyakit dalam yang akut dan tidak terlihat, justru terbang bebas tanpa beban administrasi yang merendahkan seperti itu.

Regulasi di Atas Kertas vs Realitas di Lapangan

Secara yuridis, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan hukum untuk melindungi warganya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya Pasal 134, secara eksplisit mewajibkan penyedia jasa transportasi udara untuk memberikan fasilitas dan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Kewajiban ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengusung prinsip aksesibilitas dan nondiskriminasi.

Pihak maskapai mungkin akan berlindung di balik fakta bahwa Pasal 134 UU Penerbangan memang mengelompokkan layanan khusus ini bersama dengan kelompok "orang sakit". Namun, penafsiran operasional di lapangan tidak boleh malas. Menyatukan prosedur taktis antara kondisi medis akut (penyakit) dan kondisi fisik permanen (disabilitas) adalah bentuk simplifikasi yang keliru. Berdasarkan hukum, penyediaan wheelchair cabin bukan merupakan bentuk kebaikan hati (charity) atau bonus fasilitas medis dari maskapai, melainkan kewajiban hukum untuk memenuhi hak mobilitas penumpang.

Beradasarkan hukum tersebut, penyediaan wheelchair cabin bukan merupakan bentuk kebaikan hati (charity) atau bonus fasilitas dari maskapai. Ia adalah kewajiban hukum dan hak dasar penumpang.

Ketika Wardah dipaksa menandatangani surat pelepasan tanggung jawab hanya untuk mendapatkan hak atas kursi roda lorong, kita melihat dengan telanjang bahwa regulasi inklusi di Indonesia sering kali mandek di atas kertas. Maskapai kerap berdalih bahwa Form of Indemnity adalah standar keselamatan internasional (aviation safety) untuk memitigasi risiko saat evakuasi darurat. Namun, membebankan seluruh risiko keselamatan kepada penumpang—hanya karena maskapai gagal menyediakan sistem evakuasi yang accessible—adalah bentuk pelarian tanggung jawab hukum yang berlindung di balik SOP.

Lompatan waktu ke belakang memperlihatkan bahwa kelindan masalah ini berakar dalam. Pada tahun 2013, jagat penerbangan kita sempat diguncang kritik keras ketika Garuda Indonesia memaksa penumpang difabel menandatangani surat pernyataan serupa. Bertahun-tahun setelahnya, Ombudsman RI juga berulang kali menerima laporan tentang kursi roda milik penumpang yang rusak atau patah karena diperlakukan kasar dan dicampur begitu saja di bagasi barang.

Padahal, yang dipertaruhkan di sini adalah martabat. Lewat akun media sosialnya, Wardah menuliskan kalimat sederhana yang menohok: "Disability and illness are two very different things." Difabel bukan pasien rumah sakit yang sedang sekarat di atas awan. Mereka adalah konsumen, pelanggan, dan warga negara yang berhak atas kenyamanan dan keselamatan tanpa harus menukar martabat mereka dengan selembar tanda tangan.

Menuntut Ketegasan Kemenhub dan Standar Global

Sebagai regulator tertinggi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak boleh menutup mata atau sekadar menjadi penonton pasif. Kemenhub memiliki mandat yang sangat kuat dalam Pasal 134 UU Penerbangan untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa teguran tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin operasi bagi maskapai yang terbukti melakukan tindakan diskriminatif. Jika Kemenhub hanya memosisikan diri sebagai lembaga sosialisasi tanpa ada penegakan hukum yang menjerakan, maka seluruh pasal perlindungan disabilitas tidak lebih dari sekadar suara kosong yang menguap di udara.

Jika kita menengok standar internasional, International Air Transport Association (IATA) telah lama menetapkan bahwa penyediaan aisle wheelchair adalah protokol wajib, bukan pilihan operasional yang bisa ditukar dengan surat perjanjian sepihak. Di negara-negara maju, maskapai diwajibkan melaporkan setiap insiden pelayanan difabel secara berkala kepada publik dan kementerian terkait. Indonesia tertinggal jauh dalam hal ini. Di sini, kegagalan menyediakan fasilitas dasar justru dibebankan risikonya kepada penumpang difabel.

Untuk mengakhiri lingkaran setan diskriminasi ini, diperlukan reformasi kebijakan yang konkret dan radikal:

1. Standarisasi dan Inspeksi Mandatori: Kemenhub harus mewajibkan seluruh maskapai komersial memiliki jumlah wheelchair cabin yang memadai di setiap armada, yang diperiksa secara berkala melalui inspeksi kelaikan.
2. Edukasi dan Dekonstruksi Pola Pikir: Pelatihan bagi kru kabin dan petugas darat (ground handling) tidak boleh hanya menyentuh aspek teknis, melainkan aspek perspektif disabilitas agar mereka paham bahwa alat bantu aksesibilitas bukanlah tindakan medis.
3. Kanal Pengaduan Cepat: Harus ada mekanisme pengaduan khusus disabilitas yang dikelola bersama oleh Kemenhub dan Ombudsman dengan kepastian penyelesaian maksimal 14 hari kerja.
4. Adopsi Standar Pelaporan IATA: Mewajibkan maskapai melaporkan data pelayanan penumpang disabilitas, termasuk insiden kerusakan alat bantu atau penolakan fasilitas, sebagai indikator kinerja utama (KPI) maskapai.
5. Sanksi dan Penghargaan Tertulis: Memberikan penalti berupa urutan pengurangan kuota rute bagi maskapai yang diskriminatif, dan memberikan insentif bagi maskapai yang patuh pada prinsip inklusi.

Penutup: Demokrasi di Lorong Pesawat

Kembali ke bandara, ketika tongkat putih saya mengetuk lantai-lantai marmer yang dingin, getarannya memantulkan realitas bahwa lubang-lubang kebijakan di negeri ini masih menganga lebar. Kasus yang dialami Wardah Bagis adalah alarm keras bagi kita semua.

Demokrasi yang sejati tidak ditentukan oleh seberapa megah bandara yang kita bangun, atau seberapa sering kita mencelupkan jari ke tinta pemilu setiap lima tahun sekali. Demokrasi diukur dari bagaimana negara memperlakukan kelompok yang paling rentan. Selama seorang difabel masih harus dipaksa menandatangani surat "pelepasan martabat" hanya untuk bisa duduk di kursi pesawat, maka selama itu pula penerbangan kita belum benar-benar lepas landas menuju Indonesia yang inklusif.

© 2026 Esei Advokasi Inklusi.