*Komunitas SPI Suarakan Harapan Disabilitas: 8 Tahun Tanpa Bansos, Pemerintah Diminta Lebih Responsif*

Table of Contents

*Komunitas SPI Suarakan Harapan Disabilitas: 8 Tahun Tanpa Bansos, Pemerintah Diminta Lebih Responsif*

*Jakarta, 22 Oktober 2025* –

Komunitas *Suara Pesona Indah (SPI)*, yang berada di bawah naungan PTP Sinergi Hadi Sejahtera, menggelar pertemuan daring sebagai tindak lanjut dari kegiatan pemetaan bantuan sosial untuk pengajuan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Pertemuan ini menjadi ruang penting bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, serta harapan mereka terhadap pemerintah dan masyarakat.

*Pemetaan Selesai, Saatnya Bergerak Mandiri*

Dalam pertemuan tersebut, tim SPI menyampaikan bahwa proses pemetaan data calon penerima bantuan telah selesai dilakukan. Langkah selanjutnya adalah mendorong para anggota komunitas untuk melakukan pendaftaran dan pengajuan bantuan secara mandiri ke database Kemensos.

“Ini bukan hanya soal data, tapi tentang memastikan bahwa suara dan kebutuhan teman-teman disabilitas benar-benar terdengar dan diakomodasi,” ujar perwakilan tim SPI dalam sesi pembukaan.

*Cerita dari Lapangan: Ketimpangan dan Ketidakadilan*

Sesi mendengarkan harapan dari para peserta menjadi momen paling menyentuh. Salah satu peserta mengungkap bahwa ia telah _delapan tahun tidak menerima bantuan sosial_, meskipun tergolong sebagai penerima yang layak. Cerita lain datang dari seorang keluarga disabilitas yang merasa diabaikan oleh petugas sosial di daerahnya.

“Petugas sosial di tempat saya tidak amanah. Kami sudah berkali-kali mengajukan, tapi tidak pernah ditanggapi,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Masalah-masalah ini mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksana di lapangan.

*Harapan kepada Pemerintah: Transparansi dan Pendampingan*

Komunitas SPI menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah, khususnya Kemensos dan dinas sosial daerah:

- _Perbaikan sistem verifikasi dan distribusi bansos_ agar lebih transparan dan tepat sasaran.

- _Pelatihan dan pengawasan terhadap petugas sosial_, termasuk peningkatan etika pelayanan.

- _Sosialisasi aktif dan pendampingan teknis_ bagi penyandang disabilitas dalam proses pengajuan mandiri.

- _Kebijakan berbasis kebutuhan nyata_, dengan melibatkan komunitas disabilitas dalam proses perumusan program.

*Peran Masyarakat: Hapus Stigma, Bangun Solidaritas*

Selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif:

- Menghapus stigma terhadap disabilitas dan membangun empati sosial.

- Mendukung kegiatan komunitas disabilitas melalui partisipasi dan penyebaran informasi.

- Memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial.

*Refleksi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran*

Pertemuan ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komunitas SPI berharap momentum ini menjadi titik balik bagi kebijakan sosial yang lebih inklusif.

“Semoga suara kami terdengar, dan ada solusi nyata bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia,” ujar salah satu peserta.

*Menuju Sistem Sosial yang Inklusif*

Pertemuan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan penyandang disabilitas belum selesai. Mereka tidak meminta belas kasihan, melainkan hak yang seharusnya dijamin oleh negara. Sinergi antara komunitas, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem sosial yang lebih adil dan inklusif.

*Penulis: Abdul Hadi*

_Penyandang tunanetra, aktivis inklusi sosial, dan anggota komunitas SPI_